DISKUSI PUBLIK SIMAK 2023 MENGUSUNG TEMA “TRANSFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYIKAPI DAMPAK PEMBANGUNAN IKN ”

DISKUSI PUBLIK SIMAK 2023 MENGUSUNG TEMA “TRANSFORMASI   PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYIKAPI DAMPAK  PEMBANGUNAN IKN ”

    Ditahun 2023 membawa harapan baru bagi Kalimantan Timur dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang digagas sebagai proyek monumental oleh pemerintah. IKN menjadi salah satu agenda yang menjanjikan adanya transformasi signifikan didalam ranah ekonomi, lingkungan, dan sosial. Dalam menanggapi perubahan besar ini, HIMANISLIK FISIP UNMUL yang menjadi tuan rumah forum tahunan yang berskala regional di Kalimantan yaitu Silahturahmi Administrasi Muda Kalimantan (SIMAK). Sebagai salah satu rangkaian agenda SIMAK, Diskusi Publik mengangkat tema “Transformasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dalam Menyikapi Dampak Pembangunan IKN”. Diskusi ini menjadi panggung dimana berbagai perspektif, pemikiran kritis, serta rekomendasi kebijakan akan dipertimbangkan. Dengan menghadirkan beragam pandangan dan gagasan, diharapkan dapat memberikan pemahaman secara lebih mendalam tentang perubahan signifikan yang tengah terjadi di Kalimantan Timur. Diskusi yang menghadirkan pemerintah Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kalimantan Timur Yusliando, S.T serta dari Akademisi FISIP UNMUL Prof. Dr. Hj. Aji Ratna Kusuma,M.Si pada serta oleh seluruh peserta SIMAK 2023 dan mahasiswa Program Studi Administrasi Publik.

    Pembangunan IKN bukan sekadar sebuah proyek konstruksi melainkan perubahan struktural yang akan memengaruhi berbagai aspek seperti ekonomi, lingkungan, sosial, dan politik. Pada sesi tanya jawab dalam Diskusi Publik SIMAK 2023, banyak pertanyaan menarik diajukan oleh peserta terkait Ibu Kota Negara (IKN) dan berbagai isu yang berkaitan, seperti halnya Irfansyah yang menyoroti tujuan IKN yang sudah tercantum dalam UUD 1945 No. 3 tahun 2002 lalu hal apa yang bisa dilakukan oleh generasi muda, khususnya mahasiswa dalam mendukung kesuksesan IKN. BAPPEDA merespon pertanyaan ini dengan menekankan bahwa kontribusi generasi muda termasuk mahasiswa sangatlah penting. Mereka dapat meningkatkan potensi dan keahlian mereka sesuai dengan kondisi di sekitar mereka, berpartisipasi dalam program-program pendidikan yang mendukung IKN dan menjadi bagian dari perubahan positif yang diharapkan pemerintah. Kemudian Hesrontio Charles mempertanyakan bagaimana pemerintah Kalimantan Timur menghadapi masyarakat yang terdampak oleh konsep Forest City, terutama yang bekerja di sektor pertanian. Ia juga ingin mengetahui alasan mengapa Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) tidak dibangun di Kalimantan Timur. Sebagai perwakilan pemerintah, BAPPEDA pun menjelaskan bahwa  pemerintah telah memperhatikan dampak konsep Forest City pada masyarakat yang terdampak, terutama mereka yang bekerja di sektor pertanian. Upaya meningkatkan kapasitas dan keterampilan masyarakat dilakukan untuk menyerap manfaat pembangunan IKN. Mengenai PLTA, dijelaskan bahwa sudah ada rencana untuk membangun bendungan di Paser untuk membangkitkan listrik dan memenuhi kebutuhan air irigasi, yang akan mendukung IKN. Salah satu mahasiswa juga juga menyoroti masalah lingkungan di Kalimantan, termasuk tambang ilegal dan tata ruang yang belum optimal. Ia bertanya apakah pembangunan IKN akan tetap berlanjut mengingat berbagai permasalahan tersebut, Pihak BAPPEDA menuturkan bahwa perijinan tambang sekarang menjadi wewenang pemerintah pusat, dan pemerintah Kalimantan Timur telah melakukan upaya penertiban. Ia menyebutkan bahwa revisi tata ruang di Samarinda sedang berlangsung dan melibatkan partisipasi publik, termasuk mahasiswa, untuk memberikan masukan. Akademisi FISIP UNMUL turut menambahkan bahwa legal mining itu lebih banyak dari yang legal, dimana hampir semua daerah yang terbuka itu adalah ilegal, jika yang legal, mereka menggunakan jalan sendiri tidak menggunakan jalan dari pemerintah dan sulit untuk memberantasnya dikarenakan semua saling terlibat dan melindungi. Diskusi Publik yang bertemakan “Transformasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dalam Menyikapi Dampak Pembangunan IKN” adalah langkah nyata dalam mendukung perkembangan wilayah ini. Melalui agenda ini menjadi wadah inspiratif dan konstruktif bagi semua yang berkepentingan dalam memahami, merencanakan, dan menjalani masa depan yang cerah di Kalimantan Timur.