DETIK: LANGKAH KOMPREHENSIF PEMERINTAH MENGATUR PENJUALAN BBM ECERAN

 LANGKAH KOMPREHENSIF PEMERINTAH MENGATUR PENJUALAN BBM ECERAN

        Pemerintah menghadapi berbagai kendala dalam melarang penjualan bahan bakar minyak (BBM) eceran, termasuk kesulitan dalam pengawasan dan pengendalian penjualan yang tidak resmi, distribusi yang tidak merata di daerah terpencil tanpa SPBU, serta ketergantungan ekonomi lokal pada penjualan BBM eceran yang mengakibatkan potensi ketidakstabilan ekonomi dan peningkatan pengangguran. Harga BBM eceran yang tidak stabil juga dapat memicu protes masyarakat. Banyaknya warung pinggir jalan yang menjual BBM dan pengetap yang sulit dideteksi memperpanjang proses penindakan. Selain itu, kurangnya akses dan pengawasan pemerintah di daerah terpencil, serta kurangnya sosialisasi dan tindakan tegas terhadap pelanggaran, turut memperparah situasi ini.

     Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah menyeluruh dan terkoordinasi untuk melarang penjualan BBM eceran di Kota Samarinda. Langkah-langkah tersebut meliputi pengawasan dan sosialisasi bertahap kepada masyarakat mengenai larangan ini, serta penegakan hukum yang tegas terhadap penjual mesin pertamini. Pemerintah juga harus menghambat penawaran mesin pertamini kepada kios-kios, dan memastikan bahwa badan usaha yang menjual BBM memiliki izin resmi. Selain itu, memperbanyak SPBU di setiap kelurahan sangat penting untuk mengurangi ketergantungan warga pada penjualan BBM eceran. Menyediakan alternatif bagi pedagang BBM eceran, seperti membantu mereka beralih ke bisnis lain atau menjadi agen resmi penjualan BBM, juga merupakan langkah yang perlu dilakukan. Monitoring berkala untuk memastikan kepatuhan dan mengevaluasi efektivitas kebijakan, serta penerapan regulasi ketat terhadap pom mini, termasuk pembatasan pembukaan di sekitar SPBU dan keharusan memiliki surat izin, juga diperlukan untuk mencegah insiden seperti kebakaran pom mini. Sebelum memberlakukan kebijakan ini secara penuh, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat harus dilakukan untuk memastikan semua pihak memahami dan mematuhi ketentuan yang ditetapkan.

        Kebijakan larangan penjualan BBM eceran di Kota Samarinda membawa banyak manfaat positif. Kebijakan ini membantu mengurangi aktivitas ilegal dan meningkatkan standar keselamatan, serta mengurangi risiko kebakaran akibat penjualan BBM yang tidak memenuhi standar keamanan. Selain itu, kebijakan ini juga mengurangi antrian panjang di SPBU yang sering disebabkan oleh pengetap, memudahkan masyarakat mendapatkan BBM dengan harga yang ditetapkan pemerintah, dan mengurangi pencemaran tanah serta air akibat penjualan eceran yang tidak memperhatikan prosedur penyimpanan yang aman. Dengan berkurangnya pertamini, risiko bahaya bagi keselamatan masyarakat juga akan berkurang, serta mengurangi kemacetan yang disebabkan oleh pom mini yang berada di dekat jalan raya.

        Kebijakan pelarangan penjualan BBM eceran di Kota Samarinda adalah langkah yang tepat untuk mencegah kebakaran yang sering terjadi akhir-akhir ini. Meskipun kebijakan ini mendapat dukungan dari masyarakat demi keselamatan, ada pro dan kontra, terutama dari para pedagang yang merasa mata pencaharian mereka terancam. Penting bagi Pemerintah Kota Samarinda untuk menjembatani kepentingan semua pihak dalam menertibkan pom mini ini dan mencari solusi yang adil dan menguntungkan bagi semua pihak. Samarinda, sebagai ibu kota provinsi Kaltim dan calon ibu kota Nusantara, perlu memastikan ketersediaan SPBU yang cukup, termasuk di daerah terpencil, serta kesiapan pemerintah dan aparat dalam mengawasi dan menegakkan aturan. Selain itu, perlu ada kebijakan pendukung yang membantu masyarakat beralih dari BBM eceran ke alternatif yang lebih aman. Kebijakan ini pantas diterapkan mengingat kelangkaan bensin dan panjangnya antrian di SPBU di Samarinda yang disebabkan oleh banyaknya pom mini. Dengan lebih banyak SPBU dan kebijakan pendukung, kebijakan ini juga dapat membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal, menciptakan kondisi yang aman dan kondusif bagi seluruh warga Kota Samarinda.

  Untuk memastikan kebijakan larangan penjualan BBM eceran berjalan efektif, pemerintah harus melakukan sosialisasi yang komprehensif agar pelaku usaha dan masyarakat memahami aturan baru ini. Sosialisasi ini perlu dilakukan secara bertahap untuk memberi waktu adaptasi. Pemerintah juga harus memastikan bahwa semua usaha penjualan BBM eceran memiliki Izin Usaha Niaga, serta secara rutin mengadakan razia terhadap pengetap dan pom mini. Selain itu, masyarakat perlu diedukasi tentang bahaya dan risiko penjualan BBM eceran. Pengawasan ketat dan pemberian sanksi tegas kepada pelanggar kebijakan juga diperlukan, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan. Untuk mengatasi masalah jarak SPBU, pemerintah harus memperbanyak SPBU di setiap daerah dan memberikan sertifikat izin kepada pom mini yang ada, agar perkembangannya dapat dikendalikan dengan baik.

        Keberadaan penjualan BBM eceran, seperti pertamini, memberikan kemudahan bagi masyarakat yang tinggal di pedesaan atau daerah yang tidak memiliki SPBU. Meskipun demikian, pengalaman pembelian BBM eceran bisa berbeda-beda, tergantung pada preferensi dan situasi masing-masing individu. Beberapa orang memilih pembelian di pertamini untuk menghindari antrian panjang di SPBU atau saat terburu-buru, meskipun ada yang mengeluhkan takarannya tidak sesuai atau harganya lebih tinggi daripada di SPBU. Secara keseluruhan, penjualan BBM eceran memberikan alternatif bagi masyarakat, namun juga menimbulkan beberapa masalah terutama terkait kualitas, harga, dan regulasi penjualan yang perlu diperhatikan lebih lanjut oleh pemerintah.

        Meskipun penjualan bensin eceran ilegal, banyak masyarakat yang melihatnya sebagai keuntungan karena kebutuhan mendesak atau kebiasaan yang sudah lazim. Hal ini juga menjadi tantangan bagi aparat penegak hukum dalam memberlakukan aturan tanpa menimbulkan penolakan besar dari masyarakat. Beberapa pendapat menyoroti potensi dampak buruk kebijakan penghapusan Pertalite terhadap lingkungan dan ekonomi, terutama terkait inflasi dan kesenjangan ekonomi. Namun, ada juga dukungan untuk kebijakan ini dengan harapan dapat mengurangi emisi karbon dan meningkatkan kualitas udara. Sebagian masyarakat mengusulkan solusi seperti membatasi jumlah pertamini atau meningkatkan jumlah SPBU di setiap kecamatan sebagai solusi yang lebih baik daripada penghapusan pertalite tanpa solusi alternatif yang jelas.

Daftar Pustaka

CNN Indonesia. (2024, Mei 5). Samarinda larang penjualan BBM eceran seperti Pertamini. Diakses pada 20 Mei 2024, dari https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20240505051146-85-1094032/samarinda-larang-penjualan-bbm-eceran-seperti-pertamini/amp

Garudasatu. Tegas, Pemkot Samarinda keluarkan SK larangan usaha pom mini. Diakses pada 20 Mei 2024, dari https://garudasatu.co/tegas-pemkot-samarinda-keluarkan-sk-larangan-usaha-pom-mini/

Kaltimedia. (2024, Mei 18). Pemkot Samarinda segera tingkatkan regulasi pom mini ilegal. Diakses pada 20 Mei 2024, dari https://kaltimedia.com/2024/05/18/pemkot-samarinda-segera-tingkatkan-regulasi-pom-mini-ilegal/

Kelurahan Karang Anyar Samarinda Kota. Keputusan Wali Kota Samarinda mengenai larangan jualan BBM eceran, Pertamini, dan sejenisnya di Kota Samarinda. Diakses pada 20 Mei 2024, dari https://kel-karang-anyar.samarindakota.go.id/announcement/keputusan-wali-kota-samarinda-mengenai-larangan-jualan-bbm-eceran-pertamini-dan-sejenisnya-di-kota-samarinda-CWRGB

Media Kaltim. Ini tanggapan Pertamina soal fenomena pom mini dan pengetap BBM di Samarinda. Diakses pada 20 Mei 2024, dari https://mediakaltim.com/ini-tanggapan-pertamina-soal-fenomena-pom-mini-dan-pengetap-bbm-di-samarinda/?amp