INKONSISTENSI DEMOKRASI: FENOMENA KOTAK KOSONG MENUJU PEMILU 2024
Indonesia
dikenal sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, dengan sistem
politik yang memungkinkan rakyat untuk memilih pemimpin mereka melalui pemilu
secara langsung. Demokrasi di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan
sejak era reformasi 1998, ketika sistem pemerintahan otoriter digantikan dengan
sistem yang lebih terbuka dan demokratis. Namun, seiring berjalannya waktu,
kualitas demokrasi Indonesia mengalami tantangan, salah satunya adalah
munculnya fenomena "kotak kosong" dalam Pilkada khususnya menjelang
Pilkada 2024, menunjukkan adanya dinamika demokrasi yang kompleks di Indonesia.
Fenomena ini menjadi indikator menurunnya kompetisi dalam sistem demokrasi
ketika hanya ada satu pasangan calon yang maju dalam Pilkada, sementara kotak
kosong digunakan sebagai alternatif pilihan bagi pemilih.
Fenomena
kotak kosong pertama kali muncul pada Pilkada 2015, ketika terjadi kebuntuan
politik karena hanya satu calon yang diusung partai politik, yang kemudian
diresmikan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) agar pemilih tetap memiliki pilihan
alternatif dalam bentuk kotak kosong. Seiring waktu, fenomena kotak kosong
terus meningkat, dari hanya tiga daerah pada Pilkada 2015, menjadi sembilan
daerah pada 2017, 16 daerah pada 2018, dan 25 daerah pada Pilkada 2020. Pada
Pilkada 2024, jumlah ini meningkat drastis, dengan 41 calon tunggal yang
dihadapi oleh kotak kosong, meningkat 60% dari Pilkada sebelumnya. Kondisi ini
mencerminkan masalah serius dalam mekanisme demokrasi di mana pemilih sering
kali tidak memiliki pilihan kandidat yang beragam, karena banyak partai politik
mengakumulasi dukungan pada satu calon, meminimalisir kompetisi.
Fenomena
ini dianggap sebagai gejala penurunan demokrasi, karena pemilih tidak
mendapatkan pilihan yang memadai untuk menentukan pemimpin mereka, yang menjadi
salah satu prinsip dasar demokrasi. Kehadiran kotak kosong sering kali
disebabkan oleh partai politik yang cenderung "memborong" dukungan
partai lain untuk mengamankan kemenangan calon tunggal. Hal ini meminimalisir
kemungkinan munculnya calon alternatif dan mempersempit ruang kompetisi. Salah
satu contoh paling terkenal dari kemenangan kotak kosong adalah pada Pilkada
Makassar 2018, di mana kotak kosong mengalahkan pasangan calon tunggal Munafri
Arifuddin dan Rachmatika Dewi. Kemenangan ini dipandang sebagai bentuk
perlawanan terhadap proses politik yang tidak memberikan banyak pilihan kepada
masyarakat, menandai bahwa publik tidak puas dengan pilihan tunggal yang
tersedia.
Menurut
para ahli, seperti Direktur Perludem Khoirunnisa Agustyati dan Direktur
Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo, tren ini bisa
menjadi ancaman bagi demokrasi. Mereka menyatakan bahwa keberadaan kotak kosong
menggambarkan defisit kompetisi politik yang seharusnya menjadi inti dari
demokrasi. Kurangnya kompetisi membuka peluang bagi elite politik untuk
mengontrol proses pemilihan, yang berpotensi menciptakan iklim oligarki di mana
pilihan pemimpin hanya terbatas pada lingkaran kekuasaan tertentu.
Minimnya kompetisi
politik dan terbatasnya pilihan bagi pemilih menunjukkan dominasi kekuatan
politik tertentu. Situasi ini dapat menyebabkan partisipasi masyarakat melemah,
karena mereka merasa tidak memiliki alternatif yang layak untuk dipilih. Ketika
pemilih merasa tidak ada pilihan yang sesuai dengan harapan mereka, ini
menandakan adanya masalah dalam representasi politik. Hal ini mengindikasikan
bahwa partai politik tidak berhasil dalam menjaring calon yang sesuai dengan
aspirasi rakyat, sehingga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem
politik. Pemilihan yang hanya melibatkan satu calon dapat berujung pada ritual
politik semata, tanpa memberikan kesempatan nyata bagi rakyat untuk
mempengaruhi hasil secara signifikan. Ini berpotensi menjadikan sistem
demokrasi terjebak dalam oligarki, di mana kekuasaan terpusat pada segelintir
orang atau kelompok. Kotak kosong dalam Pilkada dianggap sebagai tanda
penurunan demokrasi karena mengurangi kompetisi yang sehat. Hal ini juga
berdampak pada partisipasi politik yang seimbang, di mana masyarakat merasa
apatis dan tidak tertarik untuk terlibat dalam proses pemilihan.
Pentingnya Perbaikan
Sistem Pencalonan untuk mencegah munculnya fenomena kotak kosong dalam Pilkada,
diperlukan perbaikan pada sistem pencalonan. Hal ini mencakup reformasi regulasi
yang mengatur pencalonan agar lebih inklusif dan memberikan kesempatan bagi
lebih banyak calon untuk berpartisipasi. Masyarakat perlu dilibatkan lebih
aktif dalam proses pemilihan. Penguatan peran publik dan pemilih sangat penting
untuk memastikan bahwa aspirasi masyarakat terwakili. Dengan demikian,
diharapkan akan muncul lebih banyak kandidat yang berkualitas dan beragam. Transparansi
dalam proses pencalonan dan pengawasan terhadap dominasi politik juga menjadi
kunci untuk mencegah kotak kosong. Regulasi yang jelas mengenai koalisi partai
dan pencalonan harus diterapkan agar tidak ada monopoli dalam pemilihan. Langkah
pertama yang bisa diambil adalah memperkuat aturan terkait dominasi koalisi
partai. Dengan membatasi kemampuan partai untuk membentuk koalisi besar,
diharapkan akan ada lebih banyak calon alternatif yang muncul.
Memberikan insentif
bagi partai politik untuk mencalonkan kandidat alternatif juga penting. Ini
dapat mendorong pluralitas politik dan memastikan bahwa pemilih memiliki lebih banyak
pilihan. Penting untuk meningkatkan kualitas calon yang diusung oleh partai
politik. Hal ini bisa dicapai melalui proses seleksi yang lebih ketat dan
melibatkan masyarakat dalam pemilihan calon. Edukasi politik kepada masyarakat
juga sangat penting agar mereka memahami proses pemilihan dan pentingnya
partisipasi mereka. Dengan pengetahuan yang lebih baik, masyarakat akan lebih
termotivasi untuk terlibat dalam pemilu. Biaya kampanye yang tinggi sering
menjadi penghalang bagi calon potensial. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk
meminimalisir biaya kampanye, sehingga lebih banyak orang dapat berpartisipasi
tanpa terbebani oleh biaya yang terlalu tinggi.
Sanksi untuk Partai
Politik, yaitu mengubah peraturan sehingga setiap daerah harus memiliki minimal
dua bakal calon yang dicalonkan oleh dua partai dapat membantu mencegah kotak
kosong. Jika tidak terpenuhi, sanksi harus dikenakan pada partai politik di
daerah tersebut. Fenomena kotak kosong dapat merusak kepercayaan publik
terhadap sistem pemilihan di Indonesia. Ketika masyarakat merasa tidak
diberikan pilihan yang adil dan kompetitif, mereka mungkin menjadi apatis atau
skeptis terhadap proses demokrasi itu sendiri. Ini bisa mengarah pada penurunan
partisipasi pemilih dan meningkatkan ketidakpuasan terhadap elite politik yang
dianggap tidak mendengarkan aspirasi masyarakat. Ketika masyarakat melihat
bahwa kotak kosong mendapatkan suara yang signifikan, ini bisa menimbulkan
keraguan terhadap legitimasi pemilihan dan sistem politik secara keseluruhan.
Kepercayaan publik yang menurun dapat berdampak pada partisipasi pemilih di
masa depan, sehingga penting untuk menangani isu ini dengan serius.
Pemilih di Pilkada dan
Pemilu di Indonesia tidak hanya terdiri dari masyarakat berpendidikan tinggi,
tetapi juga masyarakat awam. Hal ini menyebabkan kesenjangan dalam
kecenderungan memilih, di mana masyarakat dapat menjadi kritis dengan
pertanyaan mengapa penting kotak kosong disandingkan dengan pilihan bakal
calon. Masyarakat Indonesia terkenal dengan aksi demonya, terlebih di era media
sosial saat ini kabar simpang siur mudah berkembang dan bisa meningkatkan
asumsi-asumsi negatif tentang keadaan sistem pemilihan di Indonesia yang tidak
lagi seperti dulu. Semakin sedikitnya pilihan dan pesta demokrasi yang seperti
sunyi dapat mempengaruhi kepercayaan publik. Masyarakat yang terpaksa dan
kecewa serta tidak tahu memilih apa kemungkinan tidak memilih (golput). Bahkan
memiliki indikasi mengkritik persaingan politik yang dapat dianggap tidak
sehat, karena tidak menunjukkan musyawarah namun lebih seperti penunjukkan
langsung seseorang untuk menduduki jabatan di daerah. Untuk menjaga kepercayaan
publik, penting untuk memperbaiki mekanisme politik yang lebih inklusif dan
kompetitif. Upaya dari partai politik untuk meningkatkan kualitas kaderisasi,
serta menciptakan iklim politik yang lebih inklusif dan kompetitif juga
diperlukan. Hal ini penting agar masyarakat merasa memiliki pilihan yang nyata
dan dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses demokrasi.
Fenomena kotak kosong dalam
Pilkada 2024 mencerminkan krisis kompetisi dan pilihan bagi pemilih di
Indonesia. Munculnya kotak kosong, di mana hanya satu pasangan calon yang
memenuhi syarat, mengindikasikan dominasi partai politik besar dan kurangnya
kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik. Meski putusan Mahkamah
Konstitusi memberikan peluang bagi partai untuk mencalonkan diri tanpa
berkoalisi, banyak partai yang tetap memilih untuk tidak mengajukan kandidat. Kondisi
ini berpotensi merusak kualitas demokrasi, mengurangi pengawasan terhadap
calon, dan menimbulkan ketidakpuasan masyarakat. Untuk mengatasi fenomena ini,
perlu adanya reformasi sistem pencalonan, pengaturan jadwal pemilu yang lebih
baik, serta peningkatan transparansi dan partisipasi publik. Sanksi bagi partai
yang tidak memenuhi ambang batas pencalonan juga dapat menjadi langkah penting
untuk memastikan adanya lebih dari satu calon di setiap daerah.
Secara keseluruhan,
fenomena kotak kosong menunjukkan perlunya evaluasi mendalam terhadap sistem
politik dan pemilihan di Indonesia agar dapat menciptakan demokrasi yang lebih
sehat dan inklusif. Tantangan demokrasi ini membutuhkan solusi yang lebih
komprehensif untuk memastikan adanya kompetisi yang sehat dalam pemilihan,
seperti keputusan MK terkait penghapusan atau penurunan ambang batas pencalonan
dalam Pilkada, serta reformasi dalam sistem dukungan calon perseorangan sedikit
banyak membantu mengurangi fenomena ini, namun masih dibutuhkan reformasi yang
lebih mendalam untuk mengembalikan semangat demokrasi dan kompetisi sehat dalam
politik lokal di Indonesia
Daftar Pustaka
Kurnia
Syah, D. (2024). “Memilih Kotak Kosong dalam Pilkada dengan Calon Tunggal
itu Sah”. Diakses dari https://tirto.id/memilih-kotak-kosong-dalam-pilkada-dengan-calon-tunggal-itu-sah-g2my
Dani,
Rizal. (2024). “Pilkada 2024, Fenomena Kotak Kosong: Kuatnya Oligarki atau
Lemahnya Fungsi Parpol”. Diakses dari https://timesindonesia.co.id/kopi-times/509922/pilkada-2024-fenomena-kotak-kosong-kuatnya-oligarki-atau-lemahnya-fungsi-parpol
Alfath,
A. (2024). “Jika Kotak Kosong Menang, Pilkada Akan Diulang?”. Diakses
dari https://www.hukumonline.com/klinik/a/jika-kotak-kosong-menang-pilkada-akan-diulang--lt5fa3d3b3f2139/
Nur,
Sholihin. (2024). “Kotak Kosong dan Bahaya Demokrasi”. Diakses dari https://timesindonesia.co.id/kopi-times/503220/kotak-kosong-dan-bahaya-demokrasi
Feisal,
Rio. (2024). “Peneliti TII: Kotak kosong di Pilkada bentuk inkonsistensi
demokrasi”. Diakses dari https://www.antaranews.com/berita/4318943/peneliti-tii-kotak-kosong-di-pilkada-bentuk-inkonsistensi-demokrasi
Komentar
Posting Komentar