PENULISAN POLICY BRIEF
SAMARINDA – Kemampuan menulis policy brief yang efektif menjadi salah satu keterampilan esensial bagi mahasiswa Administrasi Publik dalam memberikan rekomendasi kebijakan berbasis riset. Dalam rangka meningkatkan pemahaman tersebut, Departemen Penelitian dan Pengembangan menghadirkan Program Kerja Inspirasi (Inovasi Sesi Pembelajaran dan Ilmu Administrasi Publik) sebagai kelas umum bertema Meningkatkan Pemahaman Mahasiswa Administrasi Publik dalam Penulisan Policy Brief yang Efektif, dengan mengundang Ibu Dr. Fajar Apriani, M.Si., dosen Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman, sebagai narasumber utama. Kegiatan ini diadakan pada tanggal 15 Februari 2025, bertempat di Ruang Serbaguna FISIP UNMUL.
Dalam pemaparannya, Dr. Fajar menjelaskan bahwa policy brief merupakan dokumen ringkas yang bertujuan untuk mempresentasikan hasil riset serta memberikan rekomendasi kebijakan kepada audiens seperti pengambil keputusan. Oleh karena itu, penyusunannya harus sistematis, berbasis data, dan disampaikan dengan bahasa yang jelas serta persuasif.
"Policy brief bukan sekadar tulisan akademik biasa, tetapi harus mampu menyampaikan urgensi suatu permasalahan serta memberikan rekomendasi yang konkret dan dapat diimplementasikan," ujar Dr. Fajar.
Sesi diskusi interaktif menjadi bagian penting pula dalam kelas ini. Salah satu mahasiswa, Andreano, mengajukan pertanyaan mengenai tantangan utama dalam menyusun policy brief yang efektif. Menanggapi hal ini, Dr. Fajar menjelaskan bahwa salah satu tantangan terbesar adalah suasana hati dan motivasi penulis. Banyak mahasiswa yang menunda-nunda penulisan, sehingga kesulitan dalam menyalurkan ide yang mereka miliki secara efektif.
"Menulis policy brief membutuhkan kedisiplinan dan manajemen waktu yang baik. Jika menunda-nunda, ide-ide bisa menguap dan hasil tulisan menjadi kurang maksimal," ujarnya.
Selain itu keterbatasan halaman juga dapat menjadi tantangan, mengingat policy brief idealnya hanya terdiri dari 3-4 halaman, termasuk daftar pustaka.
"Kita harus bisa menyampaikan inti dari permasalahan, urgensi, serta rekomendasi kebijakan dalam ruang yang terbatas. Ini membutuhkan keterampilan dalam merangkum data, memilih informasi yang paling relevan, dan menyusun argumen yang logis," jelasnya.
Selanjutnya, Neyla menanyakan di mana mahasiswa bisa menulis dan mempublikasikan policy brief yang telah mereka buat.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Dr. Fajar menjelaskan bahwa mahasiswa dapat memulai dengan menulis policy brief dalam forum ilmiah seperti Focus Group Discussion (FGD) atau seminar akademik yang memiliki policy brief sebagai outputnya. Selain itu, terdapat beberapa opsi untuk mempublikasikannya agar dapat diakses lebih luas.
"Salah satu tempat yang bisa menjadi pilihan adalah Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Dua lembaga ini sering mempublikasikan policy brief berbasis riset kebijakan yang relevan dengan isu-isu pemerintahan dan administrasi publik," jelasnya.
Beliau juga menyebutkan bahwa mahasiswa bisa memanfaatkan Google Scholar sebagai platform publikasi. Namun, ada tantangan tersendiri karena untuk dapat mengunggah policy brief ke Google Scholar, mahasiswa memerlukan email akademik resmi dari fakultas.
"Jika mengalami kendala dalam hal ini, mahasiswa bisa mempublikasikan policy brief-nya melalui perantara dosen atau berkolaborasi dengan dosen agar lebih mudah diterima di platform akademik," tambahnya.
Mahasiswa lain, Daffa, mengajukan pertanyaan terkait bagaimana menulis policy brief yang objektif namun tetap persuasif, sehingga tidak hanya menjadi dokumen akademik biasa tetapi juga dapat memengaruhi pengambil kebijakan. Dr. Fajar menjelaskan bahwa untuk memastikan policy brief dapat memberikan dampak nyata, rekomendasi kebijakan yang diberikan harus selaras dengan siklus kebijakan publik. Hal ini mencakup identifikasi masalah yang jelas dengan menyajikan data dan bukti yang mendukung urgensi permasalahan, serta struktur yang sesuai dengan standar policy brief, seperti judul yang menarik, ringkasan eksekutif yang kuat, deskripsi masalah berbasis bukti, dan rekomendasi kebijakan yang konkret. Penggunaan data dan statistik yang akurat juga penting untuk meningkatkan kredibilitas argumen yang diajukan, sementara visualisasi data dalam bentuk grafik dapat membantu pengambil kebijakan memahami inti policy brief dengan lebih cepat dan efektif.
"Bahasa yang digunakan dalam policy brief harus lugas, tidak bertele-tele, dan langsung ke poin utama. Infografis dan grafik juga bisa meningkatkan daya tarik serta efektivitas penyampaian informasi," tegasnya.
Melalui kelas umum ini, diharapkan mahasiswa Administrasi Publik semakin memahami pentingnya policy brief dalam proses kebijakan publik serta memiliki keterampilan yang lebih baik dalam menyusunnya.
"Kelas umum ini dapat menjadi langkah awal bagi mahasiswa Administrasi Publik dalam memahami dasar-dasar penulisan policy brief sebagai bagian dari pembelajaran di perkuliahan," tutup Dr. Fajar.
Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi awal dari peningkatan kapasitas mahasiswa dalam menyusun policy brief yang tidak hanya memenuhi standar akademik, tetapi juga memiliki dampak nyata dalam kebijakan publik di Indonesia.
(DEPARTEMEN LITBANG HIMANISLIK FISIP UNMUL)
Komentar
Posting Komentar