FOCUS: KEMISKINAN DAN KETIDAKADILAN DALAM PENDIDIKAN: KASUS BUNUH DIRI ANAK SEKOLAH DI NUSA TENGGARA TIMUR

 KEMISKINAN DAN KETIDAKADILAN DALAM PENDIDIKAN: KASUS BUNUH DIRI ANAK SEKOLAH DI NUSA TENGGARA TIMUR

Penulis: Cheria Ramadhani Putri Hardiyanti, Debby Naila Anindia Rahmah, Erlangga Marjuni

Pendahuluan

Pendidikan merupakan hak konstitusional yang dimiliki oleh setiap warga negara, seperti yang ditegaskan dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Namun, hal ini tidak sejalan dengan kasus bunuh diri yang terjadi pada seorang siswa Sekolah Dasar di Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada awal tahun 2026. Ketika seorang anak harus menanggung beban emosional hanya karena tidak mampu membeli alat tulis sekolah, hak pendidikan kehilangan makna substantif dan justru berubah menjadi sumber tekanan. Peristiwa ini bermula ketika seorang siswa berusia 10 tahun diduga melakukan tindakan mengakhiri hidupnya karena mengalami tekanan emosional akibat kesulitan membeli alat tulis sekolah yang disebabkan oleh keterbatasan ekonomi keluarga (DetikNews, 2026).

Kasus ini menggambarkan masih kuatnya masalah kemiskinan dan ketimpangan dalam akses pendidikan di daerah terpencil. Peristiwa tersebut menarik perhatian masyarakat dan pemerintah, serta menjadi gambaran bahwa kebutuhan dasar dalam pendidikan masih belum bisa diakses secara merata oleh semua anak di Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (2024) menunjukkan tingkat kemiskinan di provinsi NTT pada tahun 2024 mencapai angka 19,48%. Angka ini merupakan penurunan dari persentase ditahun sebelumnya yang mencapai angka 19,96%. Jika dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia angka tersebut relatif cukup tinggi. Penelitian Ledhe (2024) menegaskan bahwa kemiskinan di NTT bersifat multidimensi, di mana salah satu aspek yang berkontribusi signifikan terhadap tingkat kemiskinan daerah adalah dimensi pendidikan. Temuan Lillah dan Arisetyawan (2025) juga menunjukkan bahwa rendahnya tingkat pendidikan memiliki dampak yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan yang tinggi. Oleh karena itu, keterbatasan akses terhadap pendidikan dan kemiskinan saling memperkuat dalam sebuah lingkar ketidakadilan struktural yang secara langsung memengaruhi anak-anak usia sekolah.

Dalam hal kebijakan, pemerintah telah menerapkan berbagai program seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk membantu siswa yang berasal dari keluarga dengan ekonomi kurang mampu. Namun, kasus ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan masih menghadapi kendala, khususnya dalam kemampuan mengarahkan kebijakan tepat sasaran serta memenuhi kebutuhan dasar pendidikan pendukung. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Puan Maharani mengusulkan adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendidikan dan perlindungan sosial agar negara dapat benar-benar hadir dalam memastikan kesejahteraan anak (DetikNews, 2026). Peristiwa ini tidak dapat dipahami semata sebagai masalah individual atau psikologis, melainkan sebagai manifestasi dari relasi kompleks antara kemiskinan, kebijakan publik, dan ketimpangan akses terhadap sumber daya pendidikan. Pendidikan sebagai hak konstitusional justru belum sepenuhnya terjamin secara substantif bagi seluruh anak bangsa.

 

Pembahasan

Kemiskinan di NTT bersifat multidimensional dan tidak hanya mencakup keterbatasan pendapatan, tetapi juga mencakup keterbatasan akses terhadap layanan dasar, termasuk pendidikan. Tingginya angka kemiskinan di wilayah ini menunjukkan adanya ketimpangan pembangunan antarwilayah yang masih sangat tajam di Indonesia. Kondisi geografis yang sulit, infrastruktur pendidikan yang terbatas, serta rendahnya tingkat pendidikan orang tua menciptakan siklus kemiskinan antargenerasi. Dalam kerangka teori keadilan sosial, situasi ini mencerminkan ketidakadilan distributif, di mana sumber daya pendidikan tidak didistribusikan secara merata. Anak-anak dari keluarga miskin menghadapi hambatan ganda seperti keterbatasan ekonomi yang membatasi akses terhadap kebutuhan dasar pendidikan (seperti alat tulis dan transportasi). Peristiwa ini memperlihatkan bahwa persoalan pendidikan masih menyimpan masalah yang sangat mendasar. Selain itu, peristiwa ini juga menunjukkan bahwa hak pendidikan yang dijamin oleh negara belum sepenuhnya dapat dirasakan secara nyata oleh semua anak.

Menjawab masalah tersebut, pemerintah Indonesia telah merancang berbagai kebijakan afirmatif, seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Indonesia Pintar (PIP), untuk mengurangi beban biaya pendidikan bagi keluarga miskin. Secara normatif, telah dirancang dengan tujuan yang jelas, yaitu menjamin akses pendidikan bagi seluruh anak tanpa diskriminasi ekonomi. Dengan demikian, secara normatif dan konseptual, arah kebijakan dapat dikatakan sudah sejalan dengan prinsip keadilan sosial. Namun, kebijakan tersebut tidak berjalan efektif, khususnya di wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi seperti NTT. Kondisi ini menunjukkan adanya implementation gap, yaitu jarak antara tujuan kebijakan dan hasil yang dirasakan oleh kelompok sasaran. Bantuan pendidikan yang seharusnya melindungi anak dari tekanan ekonomi tidak sepenuhnya sampai, tidak cair tepat waktu, dan tidak cukup menjawab kebutuhan riil siswa. Hal ini menandakan lemahnya kapasitas implementor di tingkat daerah serta kurangnya mekanisme pengawasan yang efektif.

Masalah ketepatan sasaran, keterbatasan distribusi bantuan, serta lemahnya integrasi antara kebijakan pendidikan dan kebijakan perlindungan sosial juga menjadi faktor yang memperlemah efektivitas program tersebut. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa di banyak wilayah pelosok, yaitu kawasan 3T, sekolah masih kekurangan guru, sarana prasarana belum memadai, bahkan kebutuhan paling dasar seperti buku, pulpen, dan perlengkapan belajar masih sulit dijangkau. Dalam kondisi ini, kebijakan pendidikan gratis kehilangan makna substantif, karena beban biaya tidak benar-benar hilang, melainkan berpindah ke bentuk lain seperti seragam, tas, dan berbagai iuran sekolah yang tetap menjadi tekanan bagi keluarga miskin. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan kebijakan masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya berbasis pada kebutuhan nyata anak di lapangan. Akibatnya, anak-anak yang secara administratif tercatat sebagai peserta didik tetap berada dalam kondisi rentan dan tidak sepenuhnya terlindungi oleh sistem.

Kasus ini juga mencerminkan ketimpangan wilayah yang masih menjadi persoalan struktural pembangunan Indonesia. Provinsi-provinsi di kawasan timur Indonesia, termasuk NTT, secara historis mengalami keterbatasan dalam akses infrastruktur, sumber daya manusia, dan pembiayaan pendidikan. Ketimpangan ini memperkuat argumen bahwa keadilan pendidikan tidak dapat dicapai tanpa keadilan pembangunan secara keseluruhan. Dalam kerangka keadilan sosial, negara memiliki kewajiban tidak hanya menyediakan akses pendidikan secara formal, tetapi juga memastikan bahwa setiap anak memiliki kemampuan nyata (capability) untuk memanfaatkan pendidikan tersebut. Konsep capability approach menekankan bahwa keadilan tidak diukur dari ketersediaan sekolah semata, tetapi dari kemampuan individu untuk berpartisipasi secara penuh dalam pendidikan. Dalam kasus ini, keterbatasan ekonomi keluarga menghilangkan capability anak untuk bersekolah.

Kasus ini tentunya juga menyoroti dimensi kesehatan mental anak. Anak-anak dari keluarga miskin sering kali mengalami tekanan psikologis akibat stigma sosial, rasa tidak mampu, dan tekanan akademik. Ketika sistem pendidikan tidak menyediakan mekanisme dukungan psikososial yang memadai, tekanan tersebut dapat berkembang menjadi risiko serius, termasuk tindakan bunuh diri. Anak-anak dari keluarga miskin kerap menghadapi rasa malu, takut tertinggal, dan perasaan tidak mampu yang muncul dalam lingkungan sekolah. Tanpa dukungan yang memadai, tekanan tersebut dapat berkembang menjadi masalah serius bagi kesehatan mental anak. Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan dan pendidikan saling berkaitan secara erat, dan kegagalan dalam salah satu aspek akan memperkuat kerentanan pada aspek lainnya.

 

Kesimpulan & Rekomendasi

Peristiwa bunuh diri siswa Sekolah Dasar di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, menunjukkan bahwa hak pendidikan yang dijamin secara konstitusional belum sepenuhnya terwujud secara substantif, khususnya di wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi. Meskipun pemerintah telah merancang kebijakan afirmatif seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Indonesia Pintar (PIP), realitas di lapangan memperlihatkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan dan dampaknya bagi kelompok sasaran. Kemiskinan multidimensional, keterbatasan sarana prasarana, serta belum optimalnya penyaluran bantuan mencerminkan adanya implementation gap dalam tata kelola kebijakan pendidikan.

Selain itu, pendekatan kebijakan yang masih berfokus pada akses formal belum sepenuhnya menjamin kemampuan nyata anak untuk belajar dengan layak dan bermartabat. Ketika tekanan ekonomi dan beban psikologis tetap dirasakan oleh anak, maka negara belum sepenuhnya hadir dalam memastikan perlindungan yang komprehensif. Oleh karena itu, penguatan implementasi, perbaikan koordinasi antarlembaga, serta integrasi kebijakan pendidikan dengan perlindungan sosial dan layanan kesehatan mental menjadi langkah mendesak agar pendidikan tidak hanya menjadi hak di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan oleh anak-anak dari keluarga rentan.

Rekomendasi

1.     Integrasi Kebijakan Pendidikan dan Perlindungan Sosial

Pemerintah perlu mengintegrasikan kebijakan pendidikan dengan sistem perlindungan sosial secara lebih menyeluruh, sehingga kebutuhan dasar siswa dari keluarga miskin (alat tulis, seragam, transportasi, dan kebutuhan pendukung lainnya) dapat terpenuhi.

2.     Perbaikan Sistem Penargetan Bantuan

Evaluasi dan pembaruan sistem pendataan penerima bantuan harus dilakukan dengan pendekatan berbasis data yang akurat, transparan, dan partisipatif agar program seperti BOS dan PIP benar-benar tepat sasaran.

3.     Penguatan Layanan Kesehatan Mental di Sekolah

Pendidikan kesehatan mental perlu diarusutamakan melalui penyediaan layanan konseling di sekolah, pelatihan guru dalam deteksi dini tekanan psikologis, serta kerja sama dengan layanan kesehatan setempat.

Daftar Pustaka

Open Data Jabar. (2024). Persentase Penduduk Miskin Berdasarkan Provinsi di Indonesia. https://opendata.jabarprov.go.id/id/dataset/persentase-penduduk-miskin-berdasarkan-provinsi-di-indonesia

DetikHealth. (2026). Anak SD di NTT Bunuh Diri Jadi Alarm Pentingnya Peduli Kesehatan Jiwa Anak. detikHealth. https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-8341030/anak-sd-di-ntt-bunuh-diri-jadi-alarm-pentingnya-peduli-kesehatan-jiwa-anak

DetikNews. (2026). Puan Minta Evaluasi Pendidikan Usai Kasus Siswa SD di NTT. https://news.detik.com/berita/d-8340997/puan-minta-evaluasi-pendidikan-usai-kasus-siswa-sd-di-ntt

Ledhe, L. Y. (2024). Analisis Kemiskinan Multidimensi di Nusa Tenggara Timur Tahun 2023. Jurnal Statistika Terapan (ISSN 2807-6214), 4(1), 40–57. https://doi.org/10.64930/jstar.v4i1.57

Lillah, N. G., & Arisetyawan, K. (2025). Pengaruh Pendidikan, Kesehatan dan Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi NTT. Independent: Journal of Economics, 5(2), 137–151. https://doi.org/10.26740/independent.v5i2.72661