Langsung ke konten utama

Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik FISIP UNMUL

Cari Blog Ini

Policy Brief: Strategi Penguatan Peran Generasi Muda Dalam Mitigasi Risiko Deforestasi Akibat Pembangunan Ibu Kota Nusantara

pada tanggal Oktober 26, 2026

Dapatkan link
Facebook
X
Pinterest
Email
Aplikasi Lainnya

Dapatkan link
Facebook
X
Pinterest
Email
Aplikasi Lainnya

Komentar

Posting Komentar

Postingan Populer

REAL: DANANTARA DI PERSIMPANGAN JALAN ANTARA HARAPAN DAN ANCAMAN

DANANTARA DI PERSIMPANGAN JALAN ANTARA HARAPAN DAN ANCAMAN Ikhwan Maulana, Erlangga Marjuni Berita peluncuran Danantara oleh Presiden Prabowo Subianto belakangan ini menjadi perhatian masyarakat Indonesia. Danantara diluncurkan di halaman istana kepresidenan pada Senin, 24 Februari 2025. Pembentukan Danantara tertuang dalam Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN atau UU BUMN. Pengesahan RUU tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-12 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024/2025 di Gedung Nusantara II. Daya Anagata Nusantara yang merupakan akronim dari Danantara dikatakan akan menjadi kekuatan ekonomi dan investasi yang akan menjadi energi kekuatan masa depan Indonesia. Danantara sendiri dibentuk dengan tujuan untuk mengatur investasi nasional dengan menggabungkan aset pemerintah yang tersebar di berbagai kementerian dan BUMN. “Jangan salah, apa yang kami luncurkan hari ini bukan sekadar dana ...

FOCUS: WACANA PENGEMBALIAN PILKADA KEPADA DPRD: ANTARA EFISIENSI POLITIK DAN ANCAMAN KEMUNDURAN DEMOKRASI LOKAL

WACANA PENGEMBALIAN PILKADA KEPADA DPRD: ANTARA EFISIENSI POLITIK DAN ANCAMAN KEMUNDURAN DEMOKRASI LOKAL Penulis: Annisa Camilla Putri, Nur Nailah Saputri, Nandani Mindy Jayastu Pendahuluan Wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) dari pemilihan langsung oleh rakyat kepada pemilihan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali mencuat dan menjadi perbincangan hangat di ruang publik nasional. Isu ini memunculkan gelombang pro dan kontra karena menyentuh inti demokrasi lokal, khususnya terkait kedaulatan rakyat, partisipasi politik, dan akuntabilitas kekuasaan di tingkat daerah. Di tengah upaya konsolidasi demokrasi pascareformasi, muncul kekhawatiran bahwa perubahan mekanisme ini dapat menggeser arah demokrasi Indonesia ke pola yang lebih elitis dan tertutup. Akademisi Ilmu Pemerintahan Universitas Ichsan Gorontalo, Dr. Imran Kamaruddin, menilai perubahan sistem pilkada tidak dapat...

DETIK: PENERAPAN E-PARKING DI SAMARINDA

PENERAPAN E-PARKING DI SAMARINDA Implementasi sistem e-parking di Samarinda adalah langkah inovatif yang mendukung transformasi digital dan e-governance tanpa uang tunai. Sistem ini memungkinkan pengelolaan parkir menjadi lebih efisien, transparan, dan modern melalui teknologi informasi. Pengguna dapat memesan dan membayar tempat parkir secara online, mengurangi kebutuhan uang tunai, dan mendukung inisiatif cashless pemerintah. Sistem ini juga dilengkapi sensor dan perangkat lunak yang memantau ketersediaan tempat parkir secara real-time, memudahkan pengguna mencari tempat parkir kosong. E-parking sejalan dengan prinsip e-governance, memungkinkan pemerintah kota mengelola fasilitas parkir dengan lebih baik dan menggunakan data untuk perencanaan kebijakan yang efektif. Selain itu, e-parking membantu mengurangi kemacetan lalu lintas dan emisi karbon, serta meningkatkan kenyamanan pengendara. Pada hari pertama penerapan, Dinas Perhubungan Samarinda m...

Diberdayakan oleh Blogger